Wali Kota Lubuk Linggau Buka Sosialisasi dan FGD Penyusunan RPB 2025–2029

LUBUK LINGGAU – Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rachmat Hidayat, secara resmi membuka kegiatan sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) konsultasi publik dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Lubuk Linggau Tahun 2025–2029. Kegiatan ini digelar di Op Room Dayang Torek, Pemkot Lubuk Linggau, Selasa (26/8/2025).

Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, mengingat wilayah Kota Lubuk Linggau cukup rawan terhadap bencana hidrometeorologi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, khususnya banjir dan tanah longsor.

"Selama periode 2020 hingga 2025, kita beberapa kali mengalami bencana banjir dan longsor yang disebabkan oleh hujan deras dan meluapnya aliran sungai," ungkapnya.

Salah satu bencana besar yang terjadi adalah banjir pada 3 Juni 2024, yang mengakibatkan 410 rumah terendam, 10 rumah rusak berat, satu jembatan runtuh, serta kerusakan pada satu ruas jalan utama. Bencana tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga korban jiwa.

Dirinya menegaskan bahwa bencana sering kali diperparah oleh ulah manusia, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan. "Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama yang bermukim di bantaran sungai, harus lebih digencarkan," tegasnya.

Ia berharap melalui FGD ini, akan muncul rumusan kebijakan yang konkret sehingga bencana banjir seperti yang terjadi pada 2024 tidak terulang kembali.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana Kota Lubuk Linggau, Endy Ekaputra Wijaya, menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk menjaring masukan dari berbagai pihak serta memperbarui data guna penyusunan dokumen RPB yang lebih akurat dan aplikatif.

"Kami ingin memastikan dokumen RPB ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana ke depan," ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten III Bidang Administrasi Umum Herdawan, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat serta peserta dari berbagai elemen masyarakat.(*Acm)