SURABAYA-Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025 resmi dibuka di Grand City Convention Hall, Surabaya, Kamis(7/5/2025). Forum ini mengangkat tema “Dari APEKSI untuk Negeri” dan menjadi ajang strategis memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Wali Kota Lubuklinggau H Rachmat Hidayat dan Wakil Wali Kota H Rustam Effendi juga hadir langsung pada kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya
Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membuka acara dengan pemukulan tambora. Munas ini sendiri dihadiri 98 wali kota anggota APEKSI dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Eri Cahyadi menekankan pentingnya kebersamaan antar kota. Ia mengajak seluruh wali kota untuk saling menguatkan, bukan bersaing, demi mewujudkan pemerataan pembangunan. Ia menegaskan APEKSI harus menjadi rumah bersama, bukan ajang saling unggul.
“APEKSI gagal kalau ada kota yang tertinggal karena kota lain terlalu maju,” ujarnya.
Eri juga mendorong penyelarasan program pemerintah kota dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Ia mencontohkan penanganan stunting sebagai prioritas nasional yang harus dijalankan sejalan di daerah.
“Kalau presiden bicara stunting, maka visi kota juga harus mengarah ke sana,” kata Eri.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya menyebut Munas APEKSI sebagai ruang sinkronisasi program pusat dan daerah. Ia menilai banyak inovasi daerah yang bisa mendukung agenda nasional. Selain itu, ia mendorong efisiensi anggaran untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Kami mencatat ada penghematan triliunan yang bisa di alihkan ke sektor pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak juga menyampaikan dukungannya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara provinsi dan kota, serta memandang wali kota sebagai mitra strategis.
“Apeksi bukan tempat keluhan, tapi wadah mencari solusi bersama,” tegas Emil.
Ia berharap Munas VII APEKSI mampu mendorong tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui sinergi lintas pemerintahan.
