Berita

Jokowi : APH Jangan Memeras Pengusaha, Pejabat Bahkan Masyarakat

2020-08-27 04:01:22 Admin Web Portal


Jokowi : APH Jangan Memeras Pengusaha, Pejabat Bahkan Masyarakat
*Wawako Ikuti Vidcon Kegiatan ANPK

LUBUKLINGGAU-Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar didampingi Sekda, H A Rahman Sani, para Asisten serta jajaran Kepala OPD ikuti kegiatan video conference Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang diselenggarakan Sekretariat Nasional (Setnas) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Posko Induk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Lubuklinggau. Rabu (26/8).


Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri melaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), lima provinsi terbaik yang menjalankan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Kelima provinsi tersebut yakni, Bali, Jawa Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).


"Kami laporkan juga kepada Bapak Presiden, kerja keras para menteri pengarah aksi nasional pencegahan nasional, pemberantasan korupsi, strategi nasional pencegahan korupsi dengan bimbingan para menteri pengarah ada lima provinsi yang mencapai nilai tertinggi," kata Firli dalam sambutannya.

Sementara, Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan secara virtual dari istana kepresidenan Bogor. Dia mengingatkan kepada aparat penegak hukum (APH) agar tidak memanfaatkan celah hukum yang tidak sinkron untuk memeras pengusaha.

Momentum krisis di masa pendemi, adalah momentum yg tetap memperbaiki sistem langkah cepat dan tepat serta transparansi harus berjalan dan saling menguatkan.

"Hal ini memang tidak mudah, tetapi tantangan yang harus dipecahkan, harus merumuskan langkah konkret dari waktu ke waktu,"

"Ini saya sudah sampaikan berkali-kali jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat," kata Jokowi.

Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras masyarakat, pejabat, serta pengusaha menurut Presiden membahayakan pembangunan nasional.

Agenda pembangunan menjadi lamban karena adanya ketakutan bermasalah secara hukum. Presiden mengatakan aparat yang melakukan pemerasan kepada pengusaha dan masyarakat dengan memanfaatkan tumpah tindihnya regulasi adalah musuh negara.

"Saya tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran ini," katanya.(*)





Berita terkait:


Pemkot Lubuklinggau Raih WTP Lima Tahun Berturut-turut

26 Ribu Lebih Uploader logo "Ayo Ngelong ke Lubuklinggau", Pecahkan Rekor MURI

PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE - 71 TAHUN 2016

HT Kunjungi Kota Lubuklinggau

Upacara Memperingati HUT RI ke 72

HUT RI, Menpora Kenakan Pakaian Adat Lubuklinggau

Acara Malam Resepsi Kenegaraan meriah, Walikota berikan bingkisan kepada Veteran Kota Lubuklinggau

Sekda Tutup Diklat PIM tingkt IV angkatan VI dan VII

Walikota Jalan Santai Bersama Ratusan Warga Mesat Jaya

Peringatan Gempa BMKG


Kategori Berita


Government Public Relation



Pengunjung


  • Hari Ini 1705
  • Kemarin 1754
  • Minggu ini 30285
  • Bulan Ini 7765
  • Total 1878664

Polling


Berapa kali anda mengunjungi webiste ini?