Berita

Diskominfo Kota Lubuklinggau Upayakan Pengelolaan Pelayanan Informasi Berkualitas

2017-10-13 06:33:16 Admin Web Portal



PEMERINTAH Kota Lubuklinggau melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan SK Walikota tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan pada seluruh OPD di lingkungan pemerintah kota Lubuklinggau. Kamis (12/10/2017).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat op room dayang torek dipimpin langsung Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Erwin Armeidi dihadiri Kabid Data dan Informasi Publik, Febrio Fadilah, Kabid Persandian, M Yunus,  Kasi Tata Kelola dan Operasional Persandian, Adi Syafrizal, Kabid Telematika Karel, dan seluruh OPD di Kota Lubuklinggau.


Dalam rapat koordinasi tersebut, dilakukan pembahasan tentang informasi apa saja pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang wajid disediakan dan diumumkan dan informasi yang dikecualikan.
Adapun informasi yang dikecualikan ada 10 informasi yakni informasi yang Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum, Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat, Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan Negara, Dapat Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia, Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional, Dapat Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri, Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat Pribadi Dan Kemauan Terakhir Ataupun Wasiat Seseorang, Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi, Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan, informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.




Erwin Armeidi menerangkan, dilaksanakannya kegiatan tersebut bertujuan untuk mengelola pelayanan informasi yang berkualitas diseluruh Kota Lubuklinggau diantaranya yakni menjamin hak warga negara, mendorong partisipasi masyarakat. Kemudian, meningkatkan peran aktif masyarakat, mengetahui alasan kebijakan publik, mengembangkan ilmu pengetahuan.
“Sesuai dengan, undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Seluruh OPD diharuskan membentuk PPID pembantu dan melaksanakan pelayanan pemberian informasi publik melalui aplikasi PPID yg diberikan oleh Kemendagri yang terintegrasi dengan website pemerintah Kota Lubuklinggau,” jelasnya.


Dalam ketentuannya, informasi ini sudah diatur secara jelas berbagai informasi disampaikan dan juga yang dikecualikan. Kemudian nantinya, disetiap OPD diminta untuk memiliki admin khusus untuk penyampai informasi kepada publik.


Sementara itu, Kabid Data dan Informasi Publik selaku PPID utama, Febrio Fadilah menerangkan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari sosialisasi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) tingkat Kota Lubuklinggau.

Dinas Kominfo sebagai pengelolanya saat ini yang telah memili SK PPID sejak 3 Juli 2017. Jadi setiap badan publik memberikan informasi disediakan dan diumumkan, berkala serta merta dan setiap saat. Kemudian yang dikecualikan yakni rahasia negara, bisnis pribadi dan jabatan. (Siti)





Berita terkait:


Pemkot Lubuklinggau Raih WTP Lima Tahun Berturut-turut

26 Ribu Lebih Uploader logo "Ayo Ngelong ke Lubuklinggau", Pecahkan Rekor MURI

PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE - 71 TAHUN 2016

HT Kunjungi Kota Lubuklinggau

Upacara Memperingati HUT RI ke 72

HUT RI, Menpora Kenakan Pakaian Adat Lubuklinggau

Acara Malam Resepsi Kenegaraan meriah, Walikota berikan bingkisan kepada Veteran Kota Lubuklinggau

Sekda Tutup Diklat PIM tingkt IV angkatan VI dan VII

Walikota Jalan Santai Bersama Ratusan Warga Mesat Jaya

Peringatan Gempa BMKG


Kategori Berita


Government Public Relation



Pengunjung


  • Hari Ini 718
  • Kemarin 2487
  • Minggu ini 26037
  • Bulan Ini 42697
  • Total 1374654

Polling


Berapa kali anda mengunjungi webiste ini?