Pemerintah Kota Lubuklinggau kembali menoreh prestasi. Kali ini Walikota Lubuklinggau H. SN. Prana Putra Sohe menerima apresiasi atas laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan langsung oleh Menteri PAN RB, Syafrudin dengan predikat 'BB' dengan nilai 71,51.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Lubuklinggau mendapat predikat B dengan nilai 68,94 . Di Sumsel, yang mendapat peringkat BB hanya Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Muara Enim dan se-Indonesia hanya 40 Kabupaten/Kota dari 518.
Kota Lubuklinggau dalam apresiasi dan penyampaian laporan SAKIP bersama seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera, Banten, dan Jawa Barat atau Wilayah I.
Hadir langsung, Menteri PAN RB Syafrudin, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, M
Yusuf Ateh, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serta jajaran kementrian PAB RB.
Acara dilaksanakan di Luxury Trans Hotel, Kota Bandung. Senin (28/01/2018).
Walikota mengatakan, pencapaian ini merupakan salah satu awal dari perwujudan good goverment di Kota Lubuklinggau. "Dari hal ini juga kita memulai integritas aparatur, khususnya OPD dalam mewujudkan visi-misi kota Lubuklinggau menjadi kota Metropolis Madani. Tentu, ini juga untuk kesejahteraan masyarakat, ini salah satunya dan juga yang utama," kata Walkota, H. SN. Prana Putra Sohe.
Selain itu, dia mengatakan juga masih ada hal lain yang harus diwujudkan seperti Smart City, E-Budgeting, E-Goverment. "Nah, SAKIP inilah yang mengintegrasi semua itu," tambahnya.
Target kedepan, Walikota mengatakan bahwa ia bersama jajarannya akan meningkatkan kinerja untuk pencapaian lebih baik." Karena kita tidak mau tetap, bahkan turun,"jelasnya.
Menpan RB, Syafrudin dalam sambutannya mengatakan dengan SAKIP melakukan kegiatan secara efektif, efisien dalam mencapai sasaran serta memastikan penghematan anggaran melalui dihapusnya kegiatan yang tidak penting.
"Sudah bukan saatnya lagi bekerja hanya untuk membuat laporan dan menyerap anggaran. Sekarang bekerja fokus. Sesuai program dengan perencanaan yang baik sehingga anggaran tidak sia sia begitu saja. Efisiensi bukan hanya cara mengontrol anggaran, namun penerapan berbasis kinerja. Seperti e-budgeting salah satunya untuk mencegah pemborosan," papar dia.
Dikatakan Syafrudin Kedepan pihaknya juga akan menyederhanakan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan pertanggung jawaban dan laporan kinerja akan diintegrasikan dalam bentuk laporan kinerja daerah, sementara untuk laporan perbendaharaan ada sendiri.
"Kami kedepan juga akan memperbaiki pelayanan terhadap pemerintah daerah agar dapat mencapai yang terbaik," pungkasnya.