Koordinasi dan audiensi dengan kepala daerah dan jajaran Pemerintah Kota Lubuklinggau termasuk tindak lanjut program optimalisasi penerimaan bersama pihak KPK dipimpin Wakil Walikota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar, Sekda, H A Rahman Sani serta seluruh perwakilan OPD.

Hadir dalam kegiatan ini pihak dari KPK, yakni bapak Adlinsyah M Nasution, atau biasa disapa Choki yang merupakan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK. Perwakilan dari Inspektorat. Provinsi Sumatera Selatan, Oktavianus, Edi Kurniawan, Wisuda, Azis.

Wakil Walikota, H Sulaiman Kohar menerangkan seluruh ASN yang hadir diminta untuk memahami dan berdiskusi supaya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas. 

Selain itu, Wawako meminta pihak ASN agar tidak malu bertanya mengenai landasan hukum sehingga roda pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Dalam penyampaiannya pihak KPK, Choki meminta Lubuklinggau juga beberapa daerah disekitar Lubuklinggau seperti Musi Rawas, Empat Lawang, Pagar Alam dan Muratara lebih meningkatkan kualitas IT.

Mulai dari bidang pelayanan, e-planning, sumber pendapatan daerah, sampai dengan absensi sudah harus menggunakan IT. Metode yang digunakan berupa tanya jawab dan diskusi sehingga pihak KPK mengetahui apa-apa saja kekurangan dari sistem pemerintahan yang sudah dijalankan. Pihak KPK juga mendengarkan apa saja yang menjadi penghambat sumber pendapatan daerah seperti mengingatkan kepada pelaku usaha untuk cepat dan tepat melaporkan pendapatan dengan jujur. Dari semua hasil diskusi nantinya direncanakan agar membuat workshop untuk mengetahui lebih rinci bagaimana sistem pemerintahan dengan mengedepankan IT. Begitupun dengan sistem absensi dan disiplin pegawai yang nantinya tentu diintegrasikan dengan TPP. Sesuai dengan PP No.53 tahun 2010 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Disamping itu, Sekda, H Rahman Sani juga menyampaikan selain berbenah menjadi lebih baik lagi Lubuklinggau juga sedang berusaha menyelesaikan aset yang masih dalam proses penyelesaian yakni lahan PT. KAI dan PT Cikencreng juga beberapa aset yang belum diserahkan karena pengembangan wilayah. (Admin)