*Deklarasi Pemilu 2019 Aman, Damai dan Sejuk
PEMERINTAH Kota Lubuklinggau bersama Polres Lubuklinggau serta penyelenggara dan peserta pemilu 2019 di Kita Lubuklinggau bersama-sama iluti kegiatan Deklarasi pemilu 2019 Kota Lubuklinggau yang 'Aman, Damai dan Sejuk' yang dilaksanakan oleh Polres Lubuklinggau di gedung kesenian 'sebiduk semare' Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Rabu (26/09/2018)
Hadir dalam kegiatan tersebut Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe, Kapolres Lubuklinggau, AKBP Sunandar, Dandim 0408 Musi Rawas-Lubuklinggau-Muratara, Letkol Kav Dodi Syamsurizal, Kajari Lubuklinggau, Hj Zairida, Ketua KPU Kota Lubuklinggau, Lukman Hakim, Ketua Bawaslu Kota Lubuklinggau, Mursyidi, tamu undangan lainya serta seluruh peserta pemilu 2019.
Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe dalam sambutannya menekankan kepada seluruh yang hadir agar dapat bersama-sama menjaga kekondusifan wilayah Kota Lubuklinggau, terutama saat Pemilu 2019 mendatang sesuai dengan harapan bersama yakni tercipta pemilu yang aman, damai dan sejuk. Ini menjadi harapan pemerintah, penyelenggara dan peserta pemilu serta masyarakat Kota Lubuklinggau.
"Bila perlu kita buat tag line baru 'bersama kita bisa, kita bisa bersama. Karena harapan kit kondusifnya kota Lubuklinggau saat ini tetap terjaga," tegas Nanan, sapaan akrabnya usai deklarasi.
Kalau tidak kondusif, sudah pasti dikatakan Nanan pelaksanaan Pemilu ataupun kegiatan lainya tidak akan bisa terlaksanaka di Lubuklinggau. Sementara pemerintah berharap, Lubuklinggau menjadi kota metropolis yang madani. Yang salah satu maknanya, bisa menyelenggarakan segala kegiatan dengan kondusif.
"Makanya untuk Caleg, terutama yang baru pertama ikut berkompetisi yang perlu ditekankan. Kedepan harus bisa legowo ketika belum berhasil. Saya contohkan tadi, saya saja dari enam kali ikut kompetisi tiga kali gagal. Intinya, kita ingin Lubuklinggau aman damai.
Tidak hanya menekankan mengenai pengamanan, suami Hj Yetti Oktarina Prana ini juga menekankan mengenai netralitas aparatur dilingkungan Pemkot Lubuklinggau. Pemkot akan bertindak tegas, ketika ada ASN bahkan Kepala Daerah yang tidak netral.
"Bahkan sanksinya ada, bisa sampai turun pangkat. Ini bukti ketegasan Pemkot terhadap ASN agar bisa menjaga netralitas mereka saat Pemilu," tegas Nanan.
Kedepan mulai dari RT, Lurah, Camat dan seluruh ASN yang ada akan ditekankan mengenai hal ini.
"Tentunya mereka harus paham ada batasan seperti tidak mendukung secara berlebihan, kalau secara pribadi dan memilih ya mereka memang punya hak pilih namun bukan melakukan gerakan sistematis untuk mendukung salah satu peserta pemilu," jelasnya.
Sementara pihak polres Lubuklinggau menyiapkan 2/3 dari kekuatan yang ada untuk operasi kepolisian atau operasi sandi 'Mantap Brata 2018'. Namun untuk pertahapan pemilu, kekuatan yang dikeluarkan untuk pengamanan tentunya berbeda-beda.
"Seperti kemungkinan full seluruh kekuatan kita kerahkan, ketika tahapan kampanye serta pencoblosan," tegasnya AKBP Sunandar, Kapolres Lubuklinggau.
Pengawasan di Media Sosial juga menjadi prioritas mereka, mengingat 54% masyarakat sudah terkoneksi internet. Potensi yang harus diwaspadai dijelaskanya, yakni penyebaran berita hoax yang berujung ke ujaran kebencian, intoleransi hingga tindakan pidana.
"Untuk itu cyber kontrol sudah kita bentuk dan kita latih, untuk mengawasi hal ini," jelasnya.
Terakhir ia mengimbau kepada seluruh peserta pemilu, kalau tanggung jawab dalam hal pengamanan pemilu 2-19, menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu. (Admin)