DPRD Batang Hari Kunjungi Pemkot Lubuklinggau

2018-04-12 01:39:40 Admin Web Portal

---

LUBUKLINGGAU-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi kunjungi Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau. Kamis (05/04/2018). Kunjungan dalam rangka studi banding tersebut disambut langsung oleh Sekda Kota Lubuklinggau H A Rahman Sani di Op Room Dayang Torek, Sekretariat Daerah (Setda) Kota Lubuklingau.

Rombongan DPRD Kabupaten Batang Hari melaksanakan kunjungan tersebut dipimpin oleh ketua Komisi I, M Alfandi bersama anggotanya sebanyak 16 orang yang terdiri dari 10 anggota Komisi I, 3 orang sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari dan satu orang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak Kabupaten Batang Hari.

Sekda Kota Lubuklinggau, H A Rahman Sani mengungkapkan rasa bangga dan terimakasih atas kunjungan para anggota dewan tersebut. Karena menurutnya hal tersebut adalah suatu kehormatan tersendiri bagi pemerintah kota Lubuklinggau.

“Kota kami berdiri sejak 2001, yang awalnya ada 3 kecamatan saja. Namun saat ini sudah ada 8 kecamatan dan 72 kelurahan,” ungkapnya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batang Hari, M Alfendi mengatakan bahwa kegiatan studi banding ini dengan tujuan untuk berkoordinasi terhail beberapa permasalahan yang ada di kabupaten tersebut, diantaranya  adalah mengenai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang turunannya adalah PP nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah kabupaten kota.

“Yang ingin kami belajar bagaimana penataan pemerintah kecamatan dan kelurahan  bahwa bagaimana mengenai penganggaran di kelurahan apakah dari kecamatan atau bagaimana, karena menjadi polemik dan menjadi tuntutan masyarakat kami, Kami meminta bagaimana mekanisme penganggran maupun teknis kerja di kecamatan ke kelurahan di kota Lubuklinggau,” ungkapnya.

Selain itu, ada juga permasalahan mengenai beberapa kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. ”Di tempat kami, banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, ini juga yang ingin kami pelajari dari Lubuklinggau, bagaimana penyelesaiannya yang baik, apa regulasinya dan bagaimana cara pencegahannya,” tanya dia.

Dalam kesempatan ini, Sekda kota Lubuklinggau meminta Kabag Organisasi menjelaskan mengenai pertanyaan pihak DPRD Batanghari tentang permasalahan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kelurahan, serta meminta kepada sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Sri Maya.

Kabag Organisasi, Teresia Hastuti mengatakan bahwa pemerintahan kecamatan dan kelurahan di Kota Lubuklinggau disesuaikan dengan UU nomor 23 tahun 2014 dan PP Nomor 18 tahun 2016.

“Kelurahan adalah perangkat kecamatan, dia tidak berdiri sendiri. Kalau kami, saat perubahan uu nomor 22 tahun 1999 dan UU nomor 32 tahun 2005, tidak terjadi perbahan signifikan,Pada pelaksanaannya, kecamatan menjalankan fungsi pamong. Tetap fungsi kecamatan memimpin di wilayahnya walaupun tidak secara formil. Kalau penganggaran kelurahan tetap di bawah kecamatan. Karena memang kelurahan adalahperangkat dari kecamatan,” jelasnya.

Kemudian, Sri Maya, selaku sekretaris Dinas PPPAPM menjelaskan bahwa dalam menangani masalah kekerasan terhadap anak, perempuan dan Human Traficking, pihaknya telah membentuk UPTD P2TP2A, layanan telpon sahabat anak (Tesa) serta berkoordinasi dengan pihak Perlindungan Perampuan dan Anak (PPA) Polres Lubuklinggau dalam menangani kasus dan juga melakukan pendampingan.(Kominfollg)

 

 

 

Berita terkait:

Pemkot Lubuklinggau Raih WTP Lima Tahun Berturut-turut

26 Ribu Lebih Uploader logo "Ayo Ngelong ke Lubuklinggau", Pecahkan Rekor MURI

PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE - 71 TAHUN 2016

HT Kunjungi Kota Lubuklinggau

Upacara Memperingati HUT RI ke 72

HUT RI, Menpora Kenakan Pakaian Adat Lubuklinggau

Acara Malam Resepsi Kenegaraan meriah, Walikota berikan bingkisan kepada Veteran Kota Lubuklinggau

Sekda Tutup Diklat PIM tingkt IV angkatan VI dan VII

Walikota Jalan Santai Bersama Ratusan Warga Mesat Jaya

Peringatan Gempa BMKG