Pj Sekda Pimpin Rapat Evaluasi Realisasi PBB

Dalam arahannya, Pj Sekda meminta kepada seluruh camat dan lurah agar solid dalam upaya pencapaian target realisasi PBB. Karena menurutnya, hal inilah yang bisa ditingkatkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau.

“Disinilah peran kita, para camat dan lurah karena wajib pajak kita ribuan dan masih tersisa tunggakan yang cukup banyak. Kalau kita mampu mencapai target, akan ada ekstra pudding nanti,” ungkapnya.

Sementara Kepala Bapenda, H Dian Chandera mengungkapkan sejak 2018, antara target dan ketetapan PBB selalu berbeda. Dengan demikian pajak daerah tidak mungkin terealisasi 100 persen karena target berbeda dengan ketetapan.

“Misal pada 2022, target Rp 9 miliar, ketetapan Rp 6,7 miliar dan realisasi hanya 55 persen. Dalam enam tahun terakhir, realisasi tertinggi terjadi pada 2023. Secara progres sudah bagus, namun kita masih punya masalah besar. Dari ketetapan yang ada, jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang realisasi hanya 23680 dengan nilai Rp 3,6 miliar. Sedangkan yang belum terealisasi 51.059 SPPT,” beber Dian.

Dengan demikian, melalui undangan rapat ini dia meminta kepada para camat dan lurah agar dapat membantu dan bekerjasama dengan Bapenda dalam upaya pemungutan realisasi PBB tersebut.

“Tahun ini saya sudah siapkan reward untuk beberapa kelurahan dan kecamatan yang sisa realisasinya dibawah 25 persen,” katanya.(*/AAF)