Pejabat Pemkot Ikuti Sosialisasi Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 • Via Zoom Meeting

LUBUKLINGGAU- Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Lubuklinggau, Dr H Tamri didampingi Kadis Kominfo, Drs. Erwin Armeidi, Kepala BPKAD, Zulfikar dan Kepala Disnaker, H Purnomo mengikuti sosialisasi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah melalui Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 842.2/5193/SJ, secara virtual bertempat di Command Center (CC) Bumi Silampari Kota Lubuklinggau, Kamis (11/11/2021).
Dalam sambutannya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo menyampaikan BPJS Ketenagakerjaan siap menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor : 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.
Dalam paparannya Sekretaris Jenderal Kemendagri, Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si menyampaikan Presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Dan wali kota Khususnya diintrusikan untuk melakukan beberapa hal penting, diantaranya menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.

Kedua, mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara Pemilu di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Ketiga, mendorong Komisaris/Pengawas, Direksi, dan pegawai BUMD beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan sosial Ketenagakerjaan.
Dan terakhir, melakukan upaya agar seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Pelayanan Administrasi Terpadu Kota mensyaratkan kepesertaan aktif program jaminan sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin. (*)
Berita Terkait
🎉 DIRGAHAYU KOTA LUBUK LINGGAU KE-25! 🎉
Linggau Juara•1 bulan yang lalu
Gubernur Sumsel Hadiri Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau
rapat•1 bulan yang lalu
Gubernur Sumsel-Wali Kota Lubuk Linggau Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Fisabililah GPPS Silampari
Lubuk Linggau•1 bulan yang lalu
Wali Kota Buka Turnamen Tenis Meja Wali Kota Cup 2026
Lubuk Linggau•1 bulan yang lalu