Mendagri Tekankan Pemda Bentuk Posko Pengendalian Inflasi

LUBUKLINGGAU-Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau dalam hal ini diwakili Staf Ahli II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, AH Ritonga bersama Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, H Hendri Hermani, Kepala BPKAD, Zulfikar, Kepala Disperindag, Surya Darma, Kabag Ekonomi, Iskandar Muda, dan beberapa perwakilan dinas terkait menghadiri dan mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi tahun 2023 secara virtual di Command Center Kantor Walikota Lubuklinggau, Senin (09/01/2023).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian saat memimpin rakor tersebut mengatakan angka inflasi nasional sangat ditentukan oleh kerja pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah sangat penting, hal itu terlihat dari inflasi nasional pada September mencapai 5,9 persen dan turun pada Oktober menjadi 5,7 persen.

Tito menekankan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

"Disetiap daerah tolong buatkan poskonya, ditunjuk orang-orangnya dan dibuatkan programnya, sehingga kedepan terbentuk sebuah sistem yang baik," ungkap Tito.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Margo Yuwono menyampaikan tingkat inflasi tahun 2022 lebih rendah dibandingkan pada 2013 dan 2014.

“Tekanan inflasi komponen harga diatur pemerintah secara tahunan masih tinggi yang didorong oleh kenaikan harga bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, dan tarif angkutan dalam kota setahun terakhir. Tekanan inflasi tahunan komponen harga bergejolak pada Desember kembali mengalami pelemahan dibandingkan bulan sebelumnya yang disebabkan oleh penurunan harga beberapa komoditas pangan, sehingga tekanan inflasi komponen inti secara tahunan masih terkendali,” sebutnya.(*/esa).