Fraksi PKS Soroti Tukin Pegawai yang Belum Optimal *PUF Dewan Atas Raperda LPJ APBD 2022

LUBUKLINGGAU-Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar menghadiri rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dengan agenda mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi (PUF) Dewan terhadap Raperda LPJ APBD Kota Lubuklinggau tahun 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Lubuklinggau, Senin (22/5/2023).

Dalam PUF-nya, juru bicara Fraksi Golkar, Ilian Efendi mengungkapkan F-PG dapat menerima LPJ tersebut untuk segera dibahas ketingkat selanjutnya.

Kepada mitra kerja, F-PG meminta agar berperan aktif dan hadir tanpa perwakilan. Terkait padatnya lalulintas di Simpang Periuk, diharapkan ada penambahan lampu lalu lintas, mengenai gedung pasar ikan yang terkena angin puting beling diharapkan segera diperbaiki.

Selanjutnya, eksekutif dapat memberikan anggaran lebih besar untuk pembuatan tiang maupun lampu jalan agar Kota Lubuklinggau lebih terang, meningkatkan kinerja, meningkatkan jaringan pipa di wilayah yang belum tercover PDAM, Dinas Lingkungan Hidup membuat ulang titik pembuangan sampah agar tidak terjadi penumpukan sampah dan penambahan motor roda tiga untuk pengangkut sampah.

Sementara Fraksi Partai Gerindra, Yaudi menyampaikan pihaknya menerima LPJ APBD tahun 2022 untuk dibahas ditingkat selanjutnya.

Sedangkan Fraksi PDIP, Wansari menyampaikan setuju LPJ APBD dibahas ketingkat lanjutan. Aspirasi masyarakat di Kecamatan Lubuklinggau Barat tentang program Linggau terang diharapkan lebih diperhatikan karena di wilayah itu masih gelap.

Dilanjutkan Fraksi PKS, Bambang Rubianto menyampaikan pihaknya menilai sudah banyak pencapaian yang dilakukan Pemkot Lubuklinggau sekaligus selamat atas keberhasilan mendapatkan penghargaan WTP 12 kali secara berturut-turut. Keberhasilan yang dicapai harus tetap dipertahankan sedangkan kekurangan harus segera diperbaiki.

Pemkot Lubuklinggau harus memperbaiki target kedepan karena menyangkut kesejahteraan pegawai, seperti pembayaran tunjangan kinerja (tukin) harus dimaksimalkan, penerimaan murid baru agar tidak membebani wali siswa, honor Pol PP harus ditingkatkan dengan mempertimbangkan beban kerja.

Dilanjutkan lagi Fraksi Demokrat yang disampaikan Leonardi Sohe. Secara umum FP menyetujuinya atas penyampaian Raperda LPJ APBD tahun 2022 untuk segera dibahas pada tingkat selanjutnya.

Setelah itu, juru bicara Fraksi Partai Nasdem, Setiawan menyampaikan pihaknya menerima Raperda LPJ APBD tahun 2022 untuk segera dibahas pada tingkat selanjutnya.(*/acm).