Wawako Terima Audiensi Tim BPK Perwakilan Provinsi Sumsel

LUBUKLINGGAU-Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar menerima audensi tim BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Lubuklinggau, Jln Garuda Kelurahan Bandung Ujung Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Senin (18/5/2022).
Dalam kesempatan itu, Wawako H Sulaiman Kohar berharap hasil pengawasan, masukan dan saran dari tim BPK selama melaksanakan tugas di Kota Lubuklinggau segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh masing-masing OPD.
Terkait standar satuan harga (SSH) antar OPD, Wawako memastikan akan diseragamkan, bahkan kedepan perlu dilakukan uji kualitas terhadap SSH tersebut.
Dia juga meminta kepada masing-masing perangkat daerah agar meningkatkan kinerja sehingga kedepan tidak ada lagi catatan, masukan apalagi koreksi.

Sementara itu, tim BPK Perwakilan Provinsi Sumsel mengungkapkan ada beberapa item yang menjadi catatan pihaknya, seperti besaran SSH harus sesuai di setiap OPD dan harus ada jabatan fungsional (jafung).
Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Lubuklinggau, karena selama berada di Kota Lubuklinggau mereka bisa berkoordinasi sangat baik dengan dinas terkait.
Sekda Kota Lubuklinggau, HA Rahman Sani menjelaskan terkait SSH sebelumnya ditangani oleh Setda Kota Lubuklinggau, namun sekarang dialihkan ke BPKAD. Mengenai SK honorer sudah diseleksi secara benar.
Ikut mendamping Wawako dan Sekda, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Herdawan, Plt Inspektur, H Resta Irawan Putra, Kepala BPKAD, Zulfikar, Kepala Dinas Pendidikan, H Dian Chandera, Kepala Dinas Kesehatan, Erwin Armeidi dan Sekwan, Imam Senen. (*)
Berita Terkait
Pemkot Lubuk Linggau Dukung Lomba Cerdas Cermat dan Penyuluhan Bahaya Narkoba Linggau Pos
Pemerintahan•6 hari yang lalu
Sekda Lubuk Linggau Ikuti Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026
Lubuklinggau•6 hari yang lalu
Wawako Pantau Kegiatan Bazar Murah Jelang Idul Adha
Lubuklinggau•6 hari yang lalu
Selamat dan sukses atas dilantiknya Hj. Risca Priba Ayu sebagai Ketua PMI Kota Lubuklinggau Periode 2026–2031.
Kesehatan•1 minggu yang lalu